“Kami menuntut agar panitia angket dapat bersikap obyektif, profesional, proporsional, dan tidak mengada-ada,” kata Mayjen (Purn) HM Djali Yusuf, Ketua Umum DPP Komite Nasional Masyarakat Indonesia (KMNI) di Jakarta, Kamis (4/2).
Pihaknya juga meminta terutama untuk anggota panitia angket dari partai koalisi agar konsisten dengan kesepakatan koalisi. “Jangan ada pihak-pihak yang menimbulkan krisis konstitusi maupun kepercayaan masyarakat yang bisa merusak eksistensi demokrasi,” katanya.
Menurut Djali Yusuf, pihaknya bersama dengan relawan yang tergabung dalam KNMI akan menegakkan konstitusi dan mengamanan proses demokrasi yang sudah dicapai dengan susah payah. “Kami juga minta agar pemerintah melanjutkan pembangunan, dan merealisasikan janji-janji kampanye sesuai dengan prioritasnya,” kata Djali Yusuf.
Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo juga menjelaskan, pihaknya sudah bertemu dengan pimpinan partai politik koalisi untuk mengingatkan kembali nota kesepakatan yang dibuat ketika akan melakukan koalisi. "Dalam nota kesepakatan koalisi sudah jelas tercantum apa yang disepakati. Untuk itu, kami mengingatkan partai koalisi terhadap nota kesepakatan tersebut," jelasnya.
Dia meminta seluruh partai politik koalisi untuk mentaati apa yang telah menjadi kesepakatan tersebut, karena isi dari nota kesepakatan merupakan tujuan bersama yang ingin dicapai. "Mengingatkan soal nota kesepakatan koalisi bukanlah bentuk intervensi atau mengancam," kata Hadi Utomo. (ANO/REL) 
