Proyek Pusat Kerajinan yang merupakan Rencana Pembangunan Pasar seni dan kerajinan Yogyakarta di bekas terminal Umbulharjo. Pendanaan proyek ini berasal dari Bank Dunia dengan nilai utang sebesar 32 Milyar.
  Kusfiardi Koordinator Koalisi Anti Utang (KAU) atau Anti Debt Coalition Indonesia dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Kamis(24/1) menyatakan kalau utang itu harus di tolak daripada menambah jumlah tanggungan pemerintah untuk menyelesaikan utang yang sampai sekarang saja masih belum terselesaikan.

  Kendatipun pembangunan proyek pusat kerajinan itu bertujuan untuk untuk meningkatkan pengusaha kerajinan kecil di kota pelajar tersebut, namun sesungguhnya keberadaan Proyek itu malah menambah beban utang pemerintah yang berpengaruh negatif terhadap kemampuan APBN dan APBD untuk memenuhi hak-hak konstitusi rakyat. “Jika pemerintah bisa menghapuskan utang maka akan tersedia cukup dana untuk mensejahterahkan rakyat, harusnya pemerintah lebih fokus mengalokasikan anggaran untuk mendukung ketersediaan pangan nasional untuk pemulihan ekonomi rakyat serta mendukung meningkatnya kesejahteraan rakyat,” papar Kusfiardi.
  Menurut Kusfiardi utang ini akan sangat berimplikasi pada pengurangan alokasi-alokasi anggaran kesejahteraan rakyat dalam pembayarannya dan akan menjadi beban besar kepada dana APBD yang seharunya di alokasikan untuk kepentingan rakyat.
  Di tahun 2008 ini telah direncanakan akan dianggarkan sekitar Rp 5 milyar dari APBD dan Rp 26 milyar dari utang Bank Dunia melalui pemerintah pusat, ini merupakan kebijakan yang tidak demoktratis ketika rakyat tidak dilibatkan dalam proses keputusan ini. (Setyawan).